JAKARTA -- Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi akan mengubah sejumlah ketentuan yang masih kontroversial. Anggota Panitia Kerja RUU Anti-Pornografi, Agung Sasongko, mengatakan Panitia Kerja menyerahkan masukan berdasarkan uji publik rancangan di sejumlah daerah.

Menurut dia, selama melakukan uji publik, banyak masukan dari masyarakat yang akan menjadi rumusan paling tepat. Apalagi, kata dia, Partai Amanat Nasional