JAKARTA -- Fraksi Damai Sejahtera menolak ikut serta dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pornografi. Definisi pornografi dinilai terlalu kabur dan luas. "Sangat memungkinkan terjadi multi-interpretasi," kata anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pornografi dari Fraksi Damai Sejahtera, Tiurlan Basaria Hutagaol, dalam rilis yang diterima Tempo kemarin.

Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pornografi dari Fraksi Keadilan Se