JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyatakan menyanggupi permintaan Komisi Pemilihan Umum untuk membantu pelaksanaan audit dana kampanye. Namun, Badan Pengawasan hanya membantu memonitor. Sebab, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif menyebutkan audit rekening dana kampanye dilakukan kantor akuntan publik. "BPKP akan membantu pengawalan, tapi tidak masuk dalam pengelolaan karena memang tidak dibolehkan," kata