JAKARTA - Penentuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih berdasarkan suara terbanyak menimbulkan komplikasi hukum. Partai politik yang menggunakan cara ini rawan digugat oleh calon legislatornya.

"Semakin banyak partai yang mempraktekkan sistem suara terbanyak," kata hakim konstitusi Jimly Asshiddiqie setelah menyerahkan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta kemarin. Mahkamah, kata Jimly, berpegang pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun