JAKARTA -- Pemerintah harus segera memulai proses hukum sebagai konsekuensi keluarnya laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Dokumen 321 halaman itu besok bakal diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta di Denpasar, Bali.

Menurut Koordinator Human Rights Watch Group Indonesia Rafendi Djamin, laporan itu memiliki konsekuensi hukum yang menjadi beban pemerintah sekarang dan mendatang. "Jik