JAKARTA -- Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat akan mempertanyakan kasus percakapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Khaidir dengan terdakwa kasus dugaan suap Artalyta Suryani dalam rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung hari ini.

Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Golkar, Aziz Syamsudin, menyatakan akan meminta Mahkamah Agung menjelaskan mengapa hanya Khaidir yang dikenai sanksi. "Kan ada hakim agung dan hakim tingg