JAKARTA-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 14 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Komnas menilai, meski beleid itu sudah direvisi, tetap tak memasukkan semua korban semburan lumpur agar mendapat ganti rugi. "Hanya sebagian kecil yang ter-cover. Padahal jumlah korban lebih banyak," kata anggota Komnas, Syafruddin Ngulma Simeulue, kepada Tempo kemarin.

Pemerintah telah merampungkan revisi p