JAKARTA - Aktivis gerakan antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang perlu Komisi Pemilihan Umum mewajibkan penyumbang dana kampanye pemilu legislatif menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tanpa NPWP, partai politik bisa menjadi alat pencucian uang. "Kalau tak ada NPWP, partai rawan menerima sumbangan dari koruptor," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Ibrahim Fahmi Badoh ketika dihubungi di Jakarta kemarin.

Menurut Fahmi,