JAKARTA -- Pemerintah belum tuntas membahas Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata, pemerintah masih mempertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masuk kategori pengadilan khusus atau tidak."Hal itu untuk efisiensi, apakah Pengadilan Tipikor itu kamar baru, pengadilan khusus, atau hanya kredit," kata Andi dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ...