JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menentang rencana melarang pejabat pemerintah merangkap jabatan di badan usaha milik negara (BUMN) atau instansi lainnya. "Yang harus dilarang rangkap gaji, bukan rangkap jabatan," katanya di Istana Wakil Presiden kemarin.

Gaji komisaris perusahaan milik negara, kata dia, memang tinggi karena tanggung jawabnya cukup berat. Seperti direksi, komisaris juga bertanggung jawab atas nasib perusahaan negara. Sementara