JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah kembali akan mendata undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi untuk dimasukkan program legislasi nasional. Daftar undang-undang menjadi prioritas acuan pekerjaan rumah DPR bagi Dewan periode mendatang. "Undang-undang banyak yang dihasilkan sejak zaman kolonial dan sudah tidak relevan, misalnya KUHAP," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ferry Mursyidan Baldan. Sebagian dari 284 RUU yang ma...