JAKARTA -- Pemerintah didesak mengevaluasi pembentukan Komunitas Intelijen Daerah. Keberadaan Komunitas Intelijen dinilai mengancam demokrasi dan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan di daerah. "Ini bisa menyalahi prinsip pembagian kekuasaan dan prinsip good governance," ujar aktivis hak asasi manusia dari Imparsial, Al-Araf, kepada wartawan di kantornya kemarin.Imparsial mengatakan pembentukan Komunitas Intelijen Daerah didasarkan pada Peraturan M...