Jakarta -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata ragu Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah bisa menyelesaikan Undang-Undang Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi pada tahun ini. Rancangan baru dibahas di kabinet. "RUU dalam daftar antrean di DPR," kata dia di Jakarta kemarin.

Pengadilan korupsi dialihkan ke pengadilan negeri apabila aturan tak selesai. Meski melanggar UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memutuskan pengadilan korupsi tetap mem