JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Haryono Umar mengatakan, pengalihan aset negara menjadi milik pribadi harus seizin Menteri Keuangan. Ia berharap Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melakukan inventarisasi kembali aset-aset milik negara hingga ke pundi-pundi yang paling sederhana seperti rumah dinas.

"Kami juga mendorong Kementerian BUMN untuk menertibkan aset negara milik peru