JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum akan menerapkan mekanisme survei untuk menjamin validitas data kependudukan yang diolah pemerintah sebelum dijadikan daftar pemilih tetap (DPT). Sebab, KPU ragu terhadap validitas data pemerintah. "Kami tidak ingin menjadi keranjang sampah," kata anggota KPU, I Gusti Putu Artha, dalam seminar di Jakarta kemarin.

Menurut dia, tidak validnya data kependudukan pemilih dalam pemilu bisa menjadi sumber konflik. Jika data