JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat dinilai tidak konsisten dalam proses seleksi hakim konstitusi. Menurut pengajar hukum tata negara Universitas Andalas, Saldi Isra, keistimewaan bagi Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie dan hakim konstitusi Harjono berpeluang memancing jabatan publik lainnya menuntut hal serupa.

"Memang DPR punya hak melakukan hal tersebut, tapi bagaimana jika semua menuntut?" ujarnya saat dihubungi Tempo kemarin. Misalnya,