JAKARTA -- Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Fahmi Badoh mengatakan interpelasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat harus berujung pada upaya penegakan hukum bagi para obligor. "Harus tegas kepada para obligor," katanya kemarin.

Penegakan hukum itu, kata dia, bisa dengan menghapus Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang kepastian hukum kepada debitor. "Selama ini tidak ada debito