Jakarta -- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menunggu kepastian hukum anggota Komisi Pemilihan Umum, Syamsul Bahri, nonaktif di pengadilan negeri. Kesepakatan itu muncul dalam rapat konsultasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pemimpin Komisi II, pemimpin fraksi, dan pemimpin DPR di Ruang Pustaka Loka Nusantara IV, gedung DPR, semalam.

"Normalnya, Maret akan ada putusan pengadilan tingkat pertama. Dari situ, kami bisa melangkah