JAKARTA -- Sebanyak 13 partai politik baru melapor kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai prosedur verifikasi partai yang mengharuskan adanya rekomendasi dari Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota.

"Kami khawatir bisa menimbulkan kepentingan kekuasaan di situ," ujar Suryokoco dari Partai Parade Nusantara kemarin. Sebagai gantinya, mereka hanya menghendaki tanda verifikasi berbentuk tanda bukti.

Ke-13 partai politi