Jakarta -- Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat RI menilai Mahkamah Agung tak kooperatif untuk menjelaskan rekening di lingkungan kerjanya yang diduga bermasalah. MA juga dianggap tidak mengontrol pengelolaan keuangan di berbagai pengadilan.

Menurut Ketua Komisi Hukum Trimedya Panjaitan, kontrol merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan hukum. Ia berharap Departemen Keuangan mengungkap keberadaan ratusan rekening liar milik pengadilan