JAKARTA -- Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mengundurkan waktu uji kelayakan dan kepatutan 10 calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Semula dijadwalkan 27-29 November, kemudian menjadi 3-5 Desember. Alasannya, 27-29 November berbarengan dengan rapat paripurna DPR.

Menurut Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Pandjaitan kemarin, pada 27 November nanti rapat paripurna mengagendakan pembahasan usul interpelasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.