JAKARTA -- Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono berharap Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat tak mengontrol anggaran pertahanan hingga satuan tiga atau program kerja. Ahli hukum diminta mengkaji batasan kontrol bujet oleh DPR itu.

Dalam sistem presidensial, "Aturan kontrol anggaran menjadi kewenangan pemerintah," kata Juwono dalam sambutan acara Halalbihalal Tim Pakar Hukum Departemen Pertahanan di Jakarta kemarin.

Juwono menganggap Komisi Pert