JAKARTA -- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat belum menyepakati status badan usaha milik negara/daerah masuk sebagai badan publik dalam Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah tetap ingin agar BUMN/D masuk kategori badan swasta.

Ketua Panitia Kerja RUU Keterbukaan Informasi Publik Arief Mudatsir Mandan mengatakan, pada pembahasan Selasa lalu, tim perumus telah menyelesaikan 363 daftar inventarisasi masalah. "Yang belum di