JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat diminta mengevaluasi seleksi calon pejabat publik yang terdahulu sebelum melaksanakan seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. "DPR harus belajar dari proses seleksi pejabat publik sebelumnya," kata Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo saat dihubungi Tempo kemarin.

Dia mencontohkan, dalam seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum, ada seorang calon yang berstatus tersangka