JAKARTA -- Jalan keluar yang ditempuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan perselisihan antara Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan menuai kritik.

Kebijakan membuat peraturan pemerintah tentang tata cara pengelolaan biaya perkara juga dinilai tidak tepat. "Bukan itu solusinya," kata Benny K. Harman, anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin.

Benny justru mempertanyakan mengapa MA tidak mau transparan dalam pengel