JAKARTA -- Pengurus Majelis Luhur Taman Siswa dan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat meninjau kembali Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan membahasnya secara komprehensif. Sebab, roh atau jiwa rancangan undang-undang itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

"Kami jelas menolak RUU ini karena menempatkan pendidikan sebagai sektor yang terbuka