JAKARTA - Gara-gara Badan Kehormatan memberikan sanksi dalam kasus aliran dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan, pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat meminta fraksi dan badan legislasi menyempurnakan pedoman beracara atau kode etik badan ini. "Satu hal yang ingin kami tegaskan adalah bahwa eksistensi Badan Kehormatan harus dipertahankan," kata Ketua DPR Agung Laksono pada pidato tertulisnya dalam Sidang Paripurna DPR di gedung MPR/DPR, Jakar