JAKARTA - Anggaran ganda dalam proses legislasi kerap terjadi akibat koordinasi yang tak jelas antara pemerintah dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Bivitri Susanti, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, sistem penganggaran proses legislasi masih kacau.

"Bagaimana jabatan pemimpin fraksi serta pemimpin komisi tak jadi rebutan dan jadi seperti pembagian kue kalau sistemnya seperti ini," kata Bivitri di Jakarta kem