JAKARTA - Pers dilarang mempublikasikan kegiatan kampanye pada masa tenang. Pemimpin redaksi media cetak dan elektronik yang melanggar larangan itu diancam sanksi pidana penjara paling lama enam bulan dan denda maksimal Rp 5 juta. Aturan ini termuat dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum, yang saat ini masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Kepala Divisi Politik Komisi Reformasi Hukum Nasional Yulianto menyatakan setuju dengan aturan yan