JAKARTA -- Pemerintah harus meminta para elite Papua untuk mempertanggungjawabkan dana otonomi khusus Papua sebesar Rp 17 triliun dan Rp 11 triliun dana alokasi umum yang telah dikucurkan negara. "Ke mana larinya dana itu? Untuk apa saja? Ini kan belum ada pertanggungjawabannya," katanya kemarin.

Pertanggungjawaban diperlukan agar rakyat Indonesia tahu apakah dana yang dikucurkan itu memang untuk kesejahteraan rakyat Papua atau untuk lainnya.

Namun,