JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak mengawasi penyaluran kompensasi bahan bakar minyak bagi 4.000 penduduk miskin tak berstruktur (tak memiliki alamat dan tempat tinggal jelas atau terdata di provinsi lain) yang umumnya berada di tempat-tempat kumuh di Jakarta."Biar mereka diawasi Departemen Sosial saja," ujar Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Balai Kota Jakarta kemarin.DKI hanya akan mengawasi 103 ribu keluarga miskin yang resmi terc...