JAKARTA -- Pemerintah DKI Jakarta membantah menyediakan anggaran khusus untuk wartawan. Pemerintah provinsi menyerahkan urusan persetujuan anggaran itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Juru bicara DKI Jakarta Catur Laswanto menyatakan siap jika usulan anggaran yang diajukan Biro Humas dipangkas DPRD. Menurut dia, DPRD mempunyai wewenang untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap usulan anggaran yang diajukan itu. "Jika dianggap...