JAKARTA - Sejumlah dinas di Provinsi DKI Jakarta mengaku belum menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, Biro Administrasi Wilayah justru dalam proses mengembalikan dana yang dianggap tidak sesuai dengan peruntukan.

Seperti diberitakan koran ini kemarin, BPK menemukan 24 penyimpangan senilai Rp 13 miliar pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pemanfaatan anggaran 2004.

Juru bicara pemerintah provinsi, Catur