JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi keruwetan bentangan kabel telepon, listrik, dan optik justru menuai kritik. Kebijakan DKI yang menyuruh dua perusahaan daerahnya menerapkan biaya sewa justru akan melanggengkan buruknya tata kelola pemerintahan. Alih-alih mempercantik wajah kota, proyek minim koordinasi ini dinilai sebatas upaya tambal-sulam buruknya infrastruktur Ibu Kota.

“Pemerintah daerah jangan cenderung