JAKARTA – Sejumlah program prioritas yang direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhambat akibat belasan kursi pimpinan tinggi pratama (eselon II) belum terisi. Kekosongan itu membuat program tidak bisa berjalan karena tidak ada pejabat definitif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program. Meski ada pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas, pejabat tersebut tidak akan leluasa memutuskan kebijakan strategis.

Anggota Komisi