JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri mempertanyakan sejumlah program dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2020. Kementerian menilai sejumlah program anggaran daerah pemerintah DKI belum memiliki dasar hukum.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Edi Sumantri, Kementerian mempertanyakan anggaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan u