JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta mengkritik kinerja pemerintah DKI dalam menjalankan program subsidi pangan kepada penduduk miskin di Ibu Kota. Alasannya, program itu dianggap tidak tepat sasaran. Dewan mendesak pemerintah agar memvalidasi data penerima bantuan.

Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gembong Warsono, pada masa reses, ia menemukan banyak penduduk yang seharusnya mendapat subsidi