DEPOK - Kalangan ahli dan praktisi hukum menilai Pemerintah Kota Depok belakangan ini semakin diskriminatif terhadap komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Begitu pula dengan para politikus di kota tersebut. Diskriminasi, menurut mereka, terlihat dari aturan anti-LGBT yang telah dan akan berlaku di kota tersebut.

Bivitri Susanti, ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, mengatakan pembuatan aturan anti-LGBT