JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta diduga mengintervensi proses pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Bahkan, legislator itu dikabarkan meminta wali kota memecat lurah setempat yang memperlambat pembayaran sejumlah bidang lahan yang dia kawal.

Sumber Tempo yang mengetahui proses pembebasan lahan tersebut menjelaskan, seorang anggota Dewan pernah meminta Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyaw