JAKARTA -  Pemerintah DKI Jakarta melarang anggota dan pengurus lembaga kemasyarakatan lingkungan aktif di partai politik. Larangan tersebut tercantum dalam surat edaran yang diteken Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah pada 1 November lalu.

Pelaksana tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, Taufan Bakri, membenarkan adanya surat edaran tersebut. Menurut dia, surat edaran tersebut dibuat untuk mencegah konflik kepent