Keterlambatan pembayaran klaim tagihan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta protes keras. Padahal, Pemerintah DKI menggelontorkan premi Rp 1,5 triliun per tahun. Maka Ketua Fraksi Demokrat di DPRD, Taufiqurrahman, meminta pemerintah mencabut kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"BPJS Kesehatan seperti itu," kata dia, kemarin. "Saya yakin DKI bisa menangani masalah kesehatan penduduknya."

Taufiqurrahman ...