JAKARTA - Pencopotan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belakangan memunculkan persoalan. Cara pemberhentiannya dinilai melanggar aturan sehingga Komisi Aparatur Sipil Negara turun tangan setelah mendapat laporan dari para birokrat yang merasa dirugikan oleh kebijakan Gubernur Anies Baswedan tersebut.

Lembaga independen Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pun menyoroti permasalahan itu. Direktur Eksekutif KPPO