JAKARTA - Ketua Komisi Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Riano P. Ahmad sepakat dengan usul pemerintah yang ingin merevisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Menurut Riano, aspek penting yang perlu diperhatikan dalam UU tersebut adalah kepemilikan aset dan pengelolaan infrastruktur.

"Ada hal-hal yang saya kira memang secepatnya harus diproses, ada juga yang perlu kajian mendala