BEKASI - Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi mempertanyakan peranan pemerintah daerah sebagai badan yang berhak mengeluarkan perizinan peruntukan kepada para pengembang perumahan untuk mengubah kawasan fasilitas sosial dan umum menjadi kawasan komersial. "Pemerintah sering tidak mempertimbangkan masalah ini," kata anggota Komisi D, Nirwan Fauzi, menanggapi reaksi protes warga Perumahan Mekar Indah, Cikarang Baru, yang menghendaki akan dibangunnya kawasa...