JAKARTA - Kisruh soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tak akan mengganggu pengerjaan proyek mass rapid transit. Sebab, setiap Desember, selalu ada peraturan gubernur yang mendahului peraturan daerah. "Tak perlu menunggu sampai APBD diketok," kata Direktur Keuangan PT Mass Rapid Transit Jakarta, Tuhiyat, kemarin.

Dia menuturkan, setiap tahun, pengesahan APBD selalu terlambat. Padahal, jasa kontraktor harus dibayarkan setiap Janua