APBD Kisruh, Gaji Tak Turun

JAKARTA - Kisruh soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015 tak hanya berimbas pada program-program untuk rakyat, yang diperkirakan bakal molor, tapi juga pada kocek anggota Dewan dan Gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 903/6865/SJ tertanggal 2 November 2014 tentang percepatan penyelesaian rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2015, jika pengesahan APBD telat, anggota Dewan dan Gubernur bakal diberi sanksi tidak menerima gaji selama enam bulan.

Selasa, 24 Februari 2015