Jaringan Utilitas Memakan Korban, Jokowi Diminta Tegas

Aturan tentang utilitas publik dianggap tak bergigi.

Kamis, 24 Oktober 2013

JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta meminta pemerintah bersikap tegas terhadap instansi pemilik utilitas publik yang teledor dalam memasang dan merawat jaringan mereka. "Semua perizinan jaringan itu pasti melalui pemerintah. Jadi harus tegas," kata anggota Komisi D DPRD Jakarta yang membidangi pembangunan, M. Sanusi, kepada Tempo kemarin.

Sanusi merujuk pada peristiwa tewasnya seorang pengojek payung, Fahmi Imamudin, 20 tahun, yang

...

Berita Lainnya