JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri enggan memenuhi permintaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta untuk menegur Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena pernyataannya dinilai provokatif. "Itu personal sekali, sangat subyektif," kata juru bicara Kementerian, Restuardi Daud, kemarin.

Menurut dia, permintaan teguran itu sulit dilakukan karena tidak ada alat ukur dan aturannya. Lagi pula, Daud men