Silang pendapat dana wartawan dalam RAPBD 2005 belum berhenti. Setelah beberapa anggota Dewan berniat memangkas habis anggaran itu, Dewan akhirnya hanya meminta agar anggaran yang diusulkan Biro Humas dan Protokoler Pemerintah DKI itu dievaluasi."Anggaran yang terkesan dapat mengganggu independensi wartawan perlu dievaluasi, dengan tetap mempertimbangkan hubungan kemitraan yang baik dengan kalangan media," demikian rekomendasi Komisi A, yang dibaca...