JAKARTA - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) DKI Jakarta dianggap terlalu kaku dalam menerapkan aturan legalistik tentang terjadi atau tidaknya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh para calon gubernur dan wakil gubernur. Mereka diminta lebih aktif mengumpulkan saksi dan bukti sendiri.

"Panwaslu harus proaktif merespons laporan pelanggaran dari masyarakat," kata Veri Junaedi, peneliti dari Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi, dalam diskus